KEDIRI, MaTaSaRoJa.Id – Gonjang ganjing tentang mangkraknya pembangunan revitalisasi Alun-alun Kota Kediri kembali menuai sorotan dari masyarakat Kota Kediri. Saat ini mungkin hanya Supriyo Saroja, yang berani blak blakan menyatakan sikap tegas terkait mangkraknya pembangunan revitalisasi Alun Alun Kota Kediri. Diketahui diberbagai kesempatan Supriyi dengan lantang menyampaikan kritik pedas akan pembangunan Alun Alun yang saat mangkrak.
Baru baru ini beredar kabar akan adanya rencana audit ulang terhadap Pembangunan Alun Alun yang sudah dilaksanakan yang pada akhirnya mangkrak serta melanjutan proyek yang rumornya dikerjakan oleh kontraktor lama. Hal ini membuat Supriyo menyagakan sikap mengancam dan akan membawa persoalan ini ke jalur hukum hingga aksi massa jika ditemukan indikasi rekayasa angka dalam audit fisik bangunan.
Ditenui dikediamannya dalam sebuah sesi wawancara terbaru, Sabtu (04/04/2026) Supriyo mengungkapkan keraguannya terhadap keterlibatan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam memutus perkara Alun-alun Kediri. Menurutnya, putusan BANI tidak memiliki kekuatan eksekusi yang sama dengan lembaga yudikatif di bawah Mahkamah Agung.
”Bagi saya pribadi, putusan BANI itu tidak punya kekuatan eksekusi karena bukan bagian dari peradilan positif. Sangat konyol jika hakim BANI seolah diberi kewenangan menghitung sendiri dan mengabulkan seluruh tagihan kontraktor tanpa melihat realita fisik di lapangan,” tegas Supriyo.
Sejak awal ia telah menyarankan Pemerintah Kota Kediri untuk melakukan audit fisik melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan analisisnya, nilai fisik bangunan yang ada saat ini hanya berkisar antara Rp6 miliar hingga Rp7 miliar.
Beredarnya rumor akan dilakukannya audit susulan atau audit ulang memunculkan kekhawtiran tersendiri, karena berpotensi melahirkan angka berbeda dari temuan awal BPKP.
”Pedoman dasarnya harus audit BPKP karena itu lembaga resmi negara. Kalau tiba-tiba lahir audit baru dengan angka yang jauh berbeda melalui rekayasa, itu namanya pelecehan terhadap produk negara. Akan terjadi disclaimer,” lanjutnya.
Sebagai putra daerah dan pimpinan LSM Saroja yang meruoakan kontrol sosial di masyarakat, Priyo menegaskan tidak akan tinggal diam jika ditemukan permufakatan jahat yang merugikan keuangan daerah. Langkah hukum strategis, termasuk menggugat pihak-pihak terkait ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah dipersiapkan sevara matang.
”Jika muncul dua hasil audit yang berbeda pada objek yang sama, saya akan perkarakan itu. Kalau perlu, kita mohonkan kepada pengadilan untuk menunjuk auditor independen dari luar negeri agar transparan,” ujar Supriyo.
Tak hanya jalur hukum, Priyo juga menyatakan siap turun ke jalan jika pengadilan mengeluarkan putusan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Dengan nada tegas Priyo menyerukan akan menempuh segala cara untuk menyelamatkan APBD Kota Kediri.
“Satu rupiah pun itu uang rakyat, uang APBD warga Kota Kediri. Jika Kediri diperlakukan seenak hati, kami akan demo setiap hari. Pengadilan pun akan kami gugat!”
Priyo menilai carut-marut Alun-alun Kediri bukan lagi sekadar kesalahan teknis, melainkan drama. “berjilid-jilid” akibat salah langkah sejak awal. Ia memastikan bahwa LSM Saroja akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas demi mempertahankan kehormatan dan hak masyarakat Kota Kediri.
”Kita tunggu episode selanjutnya. Intinya, satu rupiah saja APBD Kota Kediri diselewengkan, Saroja akan memelototi dan mengawasinya dengan ketat,” tutupnya.
Suara dari Priyo Saroja ininjelas membuktikan masih adanya kepedulian masyarakat Kota Kediri terhadap kinerja Pemerintah Daerah, dengan mengawal rods Pemerintahan demi kemaslahatan bersama untuk warga Kota Kediri.(*/chim).
