KEDIRI, MaTaSaRoJa.Id – Senin (17/11/2025) digelar Paripurna DPRD Kota Kediri dalam agenda pembacaan Nota Keuangan RAPBD Kota Kediri 2026 di Ruang pertemuan Kantor BKPSDM Kota Kediri yang juga dihadiri Forkopimda Kota Kediri, DPRD Kota Kediri, Jajaran OPD Kota Kediri. Walikota Kediri Vinanda Prameswati, S.H., M.Kn. didampingi Wakil Walikota Kediri Gus Qowimmudin Toha mengaskan komitmennya menjaga kualitas layanan publik dan belanja pegawai di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp178 miliar pada RAPBD 2026.
Penegasan itu disampaikan Mbak Wali sapaan akrabnya saat membacakan Nota Keuangan RAPBD 2026 bahwa arah kebijakan RAPBD 2026 tetap berpihak pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur layanan masyarakat. Meski terjadi penyesuaian anggaran, ia memastikan belanja pegawai tetap aman dengan langkah efisiensi yang terukur.
“Ada penurunan TKD sekitar Rp178 miliar, tetapi kami optimis belanja pegawai tetap terpenuhi. Efisiensi kami lakukan pada belanja operasional seperti perjalanan dinas dan konsumsi. Namun layanan kesehatan dan pendidikan tidak akan disentuh efisiensi, karena ini fondasi pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Mbak Wali menambahkan, efisiensi hanya dilakukan pada pos-pos yang tidak berdampak langsung kepada pelayanan publik, sehingga kualitas layanan dasar tetap terjaga.
“Penyesuaian efesiensi akan kami tekankan pada pengurangan biaya operasional seperti Perjalanan Dinas, Konsumsi Dan Lainnya. Dan akan lebih mengutamakan pada sektor pelayanan Kesehatan dan pendidikan harus kita optimalkan agar semua berjalan dengan baik” tambah Mbak Wali.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Kediri, Dra Firdaus Edo, menilai penurunan anggaran tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi nasional pemerintahan Presiden Prabowo, bukan karena turunnya transfer pusat.
“Penyesuaiannya sekitar Rp178 miliar dan ini bagian dari kebijakan efisiensi nasional. Insya Allah tidak mengganggu perkembangan Kota Kediri. Yang terpenting anggaran diarahkan semaksimal untuk memakmurkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pembahasan RAPBD 2026 akan difokuskan pada pemenuhan tiga kebutuhan dasar masyarakat yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan kelayakan hidup. Untuk sektor infrastruktur, Edo menegaskan bahwa setiap usulan akan diteliti ulang berdasarkan urgensi dan efektivitas kebutuhannya.
“Jika kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi maksimal swperti Kehidupan kesehatannya, kehidupan pendidikannya,dan kehidupan kelayakannya, barulah infrastruktur diperhatikan sesuai dengan kebutuhan. Efisiensi hanya pada kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat,” tambahnya.
DPRD memastikan akan segera menjadwalkan untuk pembahasan RAPBD melalui Timgar dan Banggar akan berjalan ketat, terukur, dan tetap berpihak pada kepentingan warga Kota Kediri.(*/chim)
